JAKARTA,quickq.io DISWAY.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan indikasi praktik suap di Kota Sorong, Papua Barat.

Hal itu diungkapkan Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria, usai menggelar rapat koordinasi MCP dengan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) se-Papua Barat Daya dan pendampingan lapangan di Kota Sorong. 

BACA JUGA:KPK dan Polda Mentro Jaya Lakukan Kerjasama Perkuat Pengamanan Objek Vital Nasional

BACA JUGA:KPK Pantau 10 Proyek Strategis di Kota Sorong

"Ada patologi birokrasi atau penyakit birokrasi di Papua. Dimana Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya diangkat karena kedekatan, nepotisme kekeluargaan. Itu sangat kental di wilayah Timur, bukan karena jual-beli jabatan. Celakanya, kedekatan itu berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten," jelas Dian dikutip pada Kamis, 4 Juli 2024. 

Saat terjun ke lapangan, tim gabungan Satgas Korsup Pencegahan dan Penindakan KPK menemukan adanya dugaan praktik suap dan gratifikasi oleh pegawai Bappenda Kota Sorong dari wajib pajak, dengan nilai Rp130 juta setiap bulan. 

Diduga, praktik ini telah berlangsung lama hingga menimbulkan kebocoran pendapatan daerah yang signifikan. 

BACA JUGA: Polda Papua Barat Dalami Unsur Pidana di Keributan Anggota TNI AL dan Oknum Brimob di Sorong

"Jelas-jelas ini masuk gratifikasi, tapi yang bersangkutan malah dipertahankan di Bappenda karena ada unsur kedekatan. Sehingga kalau kita lihat, postur APBD Kota Sorong itu pendapatan daerah yang berasal dari pajak, hanya masuk 5,13 persen saja. Tapi belanja pegawainya mencapai 41,23 persen," ujar Dian 

"Sementara kota-kota besar di Timur itu sudah masuk 2 digit untuk persentasenya dengan belanja pegawainya di bawah 30 persen. Sehingga kami turut mendorong peningkatan pendapatan pajak daerah Kota Sorong untuk naik ke 2 digit," tambahnya.

Dian menegaskan, banyak aset seperti kendaraan dan rumah dinas yang akhirnya dikuasai oleh pejabat karena merasa sudah berjasa secara turun temurun untuk daerah. 

BACA JUGA:KPK Ukur Reformasi Birokrasi di Daerah dengan Indeks Pengelolaan BMD

Penguasaan aset ini dilakukan dengan berbagai modus seperti tidak melakukan pengembalian aset saat pensiun; pinjam pakai; hibah; "hilang", "jual beli", "rusak berat", dipakai di luar kota; dibawa serta pada saat mutasi atau pindah pemda; hingga diubah kepemilikan atas nama pribadi. 

Temuan ini, kata Dian, harusnya menjadi tamparan keras bagi sistem birokrasi di Papua. 

• 1
• 2
• »

• ·Agenda Jokowi ke Dubai, Hadiri KTT COP28
• ·Menko AHY Optimis Asia Tenggara Dapat Bangun Masa Depan Berkelanjutan
• ·VIDEO: Tradisi Tahunan St. Patrick, Sungai Chicago AS Jadi Hijau
• ·艺术生日本留学申请攻略！
• ·Relawan Cakra Satya 08 Minta Prabowo
• ·Kisah Tak Berujung dari Pengusutan Kasus Novel, Apa Reaksi KPK?
• ·Darurat! Anies Baswedan Ancam Injak Rem Darurat
• ·Ekonom Soal Bangkrutnya Sritex: Jadi Sinyal Bahaya Industri Tekstil
• ·Kursi Wagub Jakarta Masih Kosong, Mendagri: No Problem
• ·Fenomena Siswa Garap PR Pakai AI, Begini Tanggapan Kemenko PMK
• ·爱丁堡龙比亚大学世界排名如何？
• ·东京艺术大学留学怎么样？
• ·Mangrove Dubai, Proyek Fantastis Bangun Pesisir Terbesar di Dunia
• ·Kalbe Farma Redam Risiko Dolar, Gandeng Mitra Cina dan Genjot Produksi Lokal
• ·SIG Pasok 88 Ribu Ton Semen Khusus untuk Tol Padang–Sicincin
• ·MBG di Bulan Ramadan Tetap Berjalan, Berlaku untuk Balita dan Ibu Hamil