JAKARTA,quickq快客安卓版官方下载 DISWAY.ID -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar hak angket DPR segera dilakukan. 

Hal itu untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam masa sidang IV tahun sidang 2023-2024 digelar hari ini untuk membahas hak angket terkait kecurigaan dan praduga masyarakat atas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti kekhawatiran terkait kecurangan yang diduga terjadi selama proses pemilu. 

"Tadi kita sudah paripurna pembukaan masa sidang dan dalam masa sidang tadi interupsi sudah dilakukan, dimulai dari fraksi PKS untuk agar digulirkan hak angket," katanya kepada wartawan, Selasa 5 Maret 2024.

BACA JUGA:Djarot Akan Usulkan Hak Angket Secara Pribadi: Itu Hak Anggota DPR

Dia menilai kecurangan dilakukan dengan terbuka dari sebelum hingga pada saat pelaksanaan. 

"Karena dasarnya bahwasanya sangat terbuka dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya pemilu 2024 ini terasa," sambungnya.

Maazat juga menyampaikan kekhawatiran atas intervensi kekuasaan dalam regulasi pencalonan capres dan cawapres. 

"Di mana ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres di mana itu adalah untuk kepentingan dari anak presiden Jokowi," tambahnya.

BACA JUGA:Sahroni Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024: Kalau PDIP Go a Head, Kita Go a Head

Selain itu, Maazat juga menyoroti dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pengalokasian dana bansos yang dinilai tidak proporsional. 

"Begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman Covid dulu, Rp450 triliun lebih Itu dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan, kita tahu bahwasanya itu untuk pencitraan diri bapak menteri salah satu menteri ketua partai bahkan bahwasanya itu adalah dari jokowi bahasanya dan siapa anaknya, dibahasakan seperti itu," ungkapnya.

Maazat juga menyinggung adanya intimidasi terhadap kepala daerah dan kepala desa yang dianggapnya sebagai upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan. 

• 1
• 2
• »

• ·KPK: Berkas Setya Novanto Sudah Rampung
• ·Jokowi: Bantuan Beras Untuk Upaya Tanggulangi Krisis Pangan
• ·Negara Ini Gratiskan Kunjungan Wisata ke Puluhan Destinasi
• ·Pensiunan PT Pos Indonesia Deklarasi Dukungan ke AMIN pada Pilpres 2024
• ·FOTO: Ngopi Bareng Kucing
• ·Jadwal Contraflow Tol Cikampek Libur Isra Miraj dan Imlek
• ·Kesiapan Anies Hadapi Debat Capres Kelima 4 Februari 2024: Ini Kesempatan Bagi Kami
• ·Massa Demo Bubarkan Diri, Lalin di Patung Kuda Dibuka Lagi
• ·KPK Stop Pengusutan Kasus Korupsi Usai Lukas Enembe Meninggal Dunia
• ·Tak Cuma Jarang Ada di Rumah, Ini 7 Tanda Si Dia Selingkuh
• ·Wisata Ubud dan Sa Pa, Memandang Padi Tak Hanya sebagai Makanan Pokok
• ·Ini 5 Daun Penghancur Lemak Perut, Bisa Direbus atau Dikunyah
• ·Cegah Perkawinan Anak, LSM Dorong Adanya Pendekatan Kultural
• ·Eggi Sudjana Dkk Mundur Bela Bambang Tri Mulyono: Ini untuk Kebaikan Klien Kami
• ·FOTO: Para Bintang dan Persembahan Klasik Dior di Skotlandia
• ·2025年建筑学世界排名一览表