Uni Eropa kembali mendapatkan angin segar dalam upayanya melakukan negosiasi kebijakan tarif dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul ketidakapstian legalitas manuver kebijakan tarif yang dilancarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pejabat Uni Eropa menyatakan bahwa pihaknya kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perundingan dagang setelah pengadilan perdagangan meragukan legalitas kebijakan tarif dari Trump.

Baca Juga: Trump Ditekan Terapkan Sanksi ke Rusia, Ada Opsi Pasang Tarif 500%

"Ketidakpastian terkait legalitas tarif 'resiprokal' jelas memberi kami keuntungan tambahan. Perundingan akan terus berlangsung, karena secara formal kami masih mengupayakan penghapusan tarif secara timbal balik," katanya, dilansir dari Reuters, Sabtu (31/5).

Uni Eropa juga menyatakan bersedia untuk membahas hambatan non-dagang tertentu, namun menegaskan bahwa mereka tidak akan menyentuh isu sensitif seperti sistem perpajakan—termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak digital—maupun standar keamanan pangan.

Pejabat blok tersebut juga mengungkit bahwa ketidakpastian akibat keputusan pengadilan dan kebijakan tarif memberikan citra positif bagi Eropa. Kini wilayah tersebut dilihat pasar sebagai kawasan yang stabil dibandingkan dengan AS.

"Ini kata kuncinya: ketidakpastian. Sulit untuk memprediksi status tarif minggu depan, apalagi bulan depan. Jika Anda mencari aturan yang waras, stabil, bahkan membosankan, dengan kepastian hukum dan lingkungan bisnis yang bisa diprediksi, kawasan kami adalah jawabannya," ujar Pejabat Uni Eropa

Adapun Komisi Eropa menolak mengomentari keputusan pengadilan soal legalitas kebijakan tarif ini karena hal tersebut merupakan urusan internal dari AS.

Namun, mereka menegaskan bahwa negosiasi perdagangan tetap berjalan sesuai rencana, dengan tetap menawarkan penghapusan tarif industri secara timbal balik.

"Tidak ada perubahan dalam pendekatan kami, kami lanjutkan sesuai rencana dengan pertemuan teknis dan politik minggu depan," kata Juru Bicara Komisi Eropa.

Sebelumnya, Amerika Serikat dikejutkan dengan keputusan pengadilan perdagangan yang menyatakan bahwa pemerintah telah melampaui kewenangannya dalam menetapkan tarif dan memerintahkan penghentian segera atas kebijakan tersebut.

Baca Juga: Trump Marah-Marah Lagi ke Harvard, 'Kampus itu Memasukkan Mahasiswa yang Radikal'

Namun, sehari kemudian, pengadilan banding federal menangguhkan keputusan itu dan untuk sementara mengaktifkan kembali kebijakan tarif dari AS.

• ·BYD Ambil Langkah Hukum, Menyisir Akun
• ·Warga Jakarta Mending pada Prokes Deh, Riza Patria Sebut Angka Korban Omicron di Jakarta Mencapai...
• ·ICW: Hukuman Mati Bukan Opsi Solutif dan Efektif untuk Pemberantasan Korupsi
• ·RI Produsen Terbesar Ketiga Dunia Ikan Nila Salin, KKP Gencarkan Konsumsi
• ·TKN Sebut Putusan DKPP Tak Ada Kaitan Secara Hukum dengan Pencalonan Gibran
• ·FOTO: Merayakan Membaca di IIBF 2024
• ·LPS Travel Fair 2024 Digelar di 4 Kota, Tawarkan Destinasi Gaya Gen Z
• ·Jadi Pengangguran Setelah Disanksi Pemprov DKI, Karyawan Minta Pelabuhan PT KCN Kembali Dibuka
• ·KPU Ungkap Gibran Dapat Giliran Pertama Paparkan Visi Misi di Debat Cawapres
• ·Kisah Traveler 'Bokong Besi', Keliling Dunia Cuma Habiskan Rp56 Juta
• ·Ingin Jangkau Masyarakat Lebih Luas, Pasangan Anies
• ·Percepat Target NZE, PLN Enjiniring Menggandeng Kerja Sama EPPEI dari Tiongkok
• ·Ayah Sultan Rifat Pastikan Kasus di PMJ Tidak Berhenti
• ·Himperra Akan Bahas Rumah Subsidi Backlog dan Minta Hidupkan Kementerian Perumahan di Konggres ke
• ·Menparekraf Sebut Program 5 Destinasi Super Prioritas Akan Dilanjutkan
• ·LPS Travel Fair 2024 Digelar di 4 Kota, Tawarkan Destinasi Gaya Gen Z