KKB Minta Tebusan Rp 5 Miliar, Mahfud MD: yang Penting Pilot Selamat

发布时间：2025-06-15 05:31:36 来源：quickq.io怎么打开 作者：焦点

JAKARTA,quickq电脑怎么下载 DISWAY.ID--Pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens hingga kini masih disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak Februari 2023.

Belum lama ini, KKB meminta uang tebusan sebesar Rp5 Miliar untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. 

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan saat ini proses penyelamatan pilot asal Selandia Baru itu akan terus diupayakan.

BACA JUGA:Ditemukan Alat Bukti Hingga Kasus Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Naik Penyidikan, Karopenmas Beri Penjelasan

"Ya itu semua masih dalam proses. Yang penting satu, pilot itu harus selamat. yang kedua TNI dan Polri bertindak profesional," kata Mahfud kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juli 2023.

Selain itu, dia menekankan, pihak asing tak boleh ikut campur dalam proses penyelamatan Phillip. 

"Yang ketiga tidak boleh ada campur tangan asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini. Itu prinsipnya. Sekarang terus berproses," tegas Mahfud.

Sebagai informasi, KKB di bawah pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan menembak Philips pada Sabtu, 1 Juli 2023 lalu, setelah berakhirnya batas negosiasi yang mereka berikan.

BACA JUGA:Panji Gumilang Tegaskan NII Sudah Selesai, Minta Al Zaytun Tak Dikait-Kaitkan Lagi

Kemudian, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengungkap bahwa KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar untuk membebaskan Pilot Susi Air, Philip Mark Merthens.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan permintaan tersebut dipenuhi untuk keselamatan.

"Kalau permintaannya itu kita penuhi demi keselamatan semuanya," ujar Yudo seusai pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Selasa, 4 Juli 2023.

Hingga saat ini pilot Susi Air belum dieksekusi dan pimpinan OPM mengatakan bahwa, ‘dia masih sehat bersama Egianus Kagoya’. -Tangkapan layar twitter @PapuaWeb -

Yudo menyebutkan langkah pemerintah menuruti permintaan KKB bukan preseden buruk karena dilakukan sebagai upaya kemanusiaan dan keselamatan. 

• 1
• 2
• »

相关文章